Umroh Mandiri, Syarat dan Aturan Terbaru UU 14/2025

Umroh mandiri adalah perjalanan umroh yang diurus sendiri oleh jamaah tanpa melalui travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sejak berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2025, cara ini sah secara hukum di Indonesia, asalkan jamaah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 87A, mulai dari paspor, tiket pulang pergi, surat sehat, sampai visa dan paket layanan yang dibeli lewat Sistem Informasi Kementerian.

Berikut rangkuman dasar hukum, syarat, dan hal yang perlu ditimbang sebelum memilih berangkat umroh tanpa travel.

Dasar Hukum Umroh Mandiri

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebut tiga cara melakukan perjalanan ibadah umrah:

1. melalui PPIU;
2. secara mandiri; atau
3. melalui Menteri.

Menurut Hukumonline, aturan sebelumnya, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2019, hanya membuka jalur umroh melalui PPIU. Jadi, kata “secara mandiri” dalam Pasal 86 itulah yang membuat umroh tanpa travel kini diakui undang-undang. Adapun jalur melalui Menteri hanya dipakai dalam keadaan luar biasa atau darurat yang ditetapkan Presiden.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, seperti diberitakan NU Online pada 25 Oktober 2025, menyebut perubahan ini sebagai respons atas dinamika regulasi di Arab Saudi. Ia juga menegaskan umroh mandiri bersifat personal.

Syarat Umroh Mandiri Menurut Pasal 87A

Pasal 87A UU 14/2025 mewajibkan setiap orang yang melaksanakan umroh mandiri memenuhi persyaratan berikut:

Syarat kelima perlu dicermati. Jamaah tidak cukup hanya memegang visa. Paket layanan di Tanah Suci juga harus dibeli dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian. Untuk urusan paspor, cara membuat dan tarif resminya sudah dibahas di artikel panduan membuat paspor umroh.

Di sisi Arab Saudi, detikHikmah melaporkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan platform Nusuk Umrah, yang memungkinkan calon jamaah dari luar Saudi memesan visa dan layanan umroh secara daring.

Batasan yang Perlu Dipahami

Hanya untuk diri sendiri

Wamenhaj Dahnil menjelaskan bahwa umroh mandiri hanya bisa dilakukan oleh perorangan yang mendaftar dan tercatat sendiri dalam sistem informasi kementerian. Skema ini tidak dapat dipakai untuk menghimpun, mengoordinasi, atau memberangkatkan jamaah secara kolektif di luar mekanisme resmi.

Ancaman pidana bagi pengumpul jamaah tanpa izin

NU Online menulis, merujuk Pasal 122, bahwa perorangan atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin serta mengumpulkan dan memberangkatkan jamaah umroh tanpa hak dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI. Artinya, ajakan “umroh mandiri bareng” yang dikoordinasi pihak tanpa izin PPIU tetap melanggar hukum.

Hak melapor

Hukumonline mencatat Pasal 88A memberi hak kepada jamaah umroh mandiri untuk melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Menteri.

Umroh Mandiri atau Lewat Travel?

Perbedaan pokoknya terletak pada siapa yang mengurus dan siapa yang bertanggung jawab. Pasal 96 ayat (6) UU 14/2025, seperti dikutip Hukumonline pada 19 Maret 2026, menyebut PPIU bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jamaah umroh sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Pada umroh mandiri, jamaah menyiapkan sendiri seluruh urusan, mulai dari tiket, visa, paket layanan, hingga jadwal ibadah.

Perbedaan ini menjadi perdebatan. Asosiasi penyelenggara umroh, termasuk Amphuri, mengajukan uji materi atas norma umroh mandiri ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara Nomor 47/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga ketentuan umroh mandiri tetap berlaku.

Sebagai gambaran isi paket travel berizin, brosur Paket Umroh High Season Januari 2027 Elharamain Wisata mencantumkan fasilitas berikut:

• tiket penerbangan pulang pergi kelas ekonomi, visa umroh, dan asuransi perjalanan;
• manasik umroh di hotel berbintang serta pembimbing dan mutawwif;
• hotel sesuai paket, makan tiga kali sehari, dan bus selama di Tanah Suci;
• VIP lounge di Bandara Soekarno-Hatta, airport tax, dan handling bandara.

Brosur yang sama menyebut biaya paspor serta suntik meningitis dan polio belum termasuk paket. Rincian lengkapnya ada di halaman fasilitas paket umroh Elharamain, sedangkan program dan tarifnya bisa dibandingkan di daftar harga paket umroh 2027. Bagi yang ingin memahami beda agen, biro wisata, dan PPIU resmi, situs Elharamain Wisata punya ulasan tentang cara mengecek agen travel umroh.

Tanya Jawab Seputar Umroh Mandiri

Apakah umroh mandiri legal di Indonesia?

Ya. Pasal 86 ayat (1) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2025 mengakui perjalanan ibadah umrah yang dilakukan secara mandiri, di samping melalui PPIU dan melalui Menteri.

Berapa minimal masa berlaku paspor untuk umroh mandiri?

Pasal 87A mensyaratkan paspor masih berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal pemberangkatan. Jika berangkat dengan travel, ikuti syarat travel tersebut. Brosur Elharamain, misalnya, meminta paspor berlaku minimal 10 bulan.

Bolehkah umroh mandiri berangkat beramai-ramai?

Kemenhaj menyatakan umroh mandiri bersifat personal dan tidak boleh dipakai untuk menghimpun atau memberangkatkan jamaah secara kolektif di luar mekanisme resmi. Mengumpulkan jamaah tanpa izin PPIU dapat dipidana.

Apakah umroh mandiri wajib membeli paket layanan?

Ya. Salah satu syarat dalam Pasal 87A adalah memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.

Rujukan: Hukumonline, “Umrah Mandiri Kini Legal, Kenali Syaratnya” (24 Oktober 2025); NU Online, “Umrah Mandiri Legal, Wamenhaj Sebut Penyesuaian Regulasi di Arab Saudi” (25 Oktober 2025); detikHikmah, “Cara Umrah Mandiri Tanpa Travel” (17 November 2025); Hukumonline, “Umrah Mandiri di Persimpangan, antara Hemat Biaya dan Risiko Perlindungan” (19 Maret 2026); brosur Paket Umroh High Season Januari 2027 Elharamain Wisata.